0721789825pascasarjana@ubl.ac.id
Hukum TATA NEGARA
Hukum tata negara adalah cabang hukum publik yang berhubungan dengan penafsiran dan penerapan konstitusi suatu negara. Hal ini mencakup prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengatur struktur dan operasional lembaga-lembaga pemerintah, hak dan kewajiban warga negara, dan hubungan antara negara dan individu. Hukum tata negara sering kali melibatkan penyelesaian perselisihan antara berbagai cabang pemerintahan atau antara pemerintah dan warga negaranya. Ini adalah aspek fundamental dari sistem hukum mana pun, karena ia menetapkan kerangka kerja untuk pelaksanaan kekuasaan dan perlindungan hak-hak individu dalam suatu masyarakat.
mata kuliah
KONSENTRASI HUKUM TAta Negara
Mata Kuliah Konsentrasi Hukum Tata Negara membekali mahasiswa dengan keterampilan berpikir kritis dan pengetahuan hukum yang diperlukan untuk menavigasi permasalahan ketatanegaraan yang kompleks dan memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan hukum ketatanegaraan. Untuk Mata Kuliah Konsentrasi Hukum Tata Negara terdapat 3 Mata Kuliah dan 18 SKS.
Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional. Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah.. Pembelajaran dilakukan dengan Metode Studi Kasus (Case Study) dan diakhiri dengan kegiatan diskusi dalam kelas.
Legal Drafting berkaitan dengan perancangan hukum yang dibuat oleh subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum. Yakni dalam bentuk nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) , perjanjian kerja sama, atau perjanjian/kontrak, Penyusunan legal drafting harus memperhatikan teori, asas, dan kaidah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan serta norma, standar, dan praktik hukum secara universal. Oleh karena itu, keabsahan produk legal drafting yang telah disepakati dan kepentingan hukum para pihak yang menyusun legal drafting dapat terlindungi secara hukum. Pembelajaran dilakukan dengan Metode diskusi dalam kelas.
Tugas akhir pada Magister Hukum UBL berupa tesis, pengambilan mata kuliah tesis dimulai dari semester ke-3 (tiga) dengan ketentuan:
- Tesis dibimbing oleh satu atau dua orang Dosen Pembimbing dengan didampingi oleh dua atau satu orang Dosen sebagai pembahas
- Topik tesis harus sesuai dengan konsentrasi yang dipilih
- Pendaftaran tesis dilakukan pada awal semester ke-3. Meskipun demikian, mahasiswa dapat mulai menjajaki topik tesis dengan calon dosen pembimbing sejak awal masuk di program studi atau bisa menyiapkan rencana tesis atau penelitian sebelum masuk MH-UBL